SISTEM POLITIK INDONESIA

Kalo butuh versi pdf dan yg lebih rapi klik tugas mata kuliah sistem politik indonesia di bawah ini

 

TUGAS MATA KULIAH SISTEM POLITIK INDONESIA

 

 

Harrison Papande Siregar

0806396941

 

Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

2009

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

Kita sadar bahwa tanpa kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, kita tak akan bisa melihat pesta demokrasi dimana kita tak bisa memilih partai-partai yang sesuai dengan visi, misi, ataupun cita-cita yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dan sekarang, kita telah masuk ke dalam suatu fase kehidupan partai politik yang mana mencerminkan kebebasan berekspresi.1

Namun, walaupun partai-partai bebas bermunculan masih ada kepentingan-kepentingan dari kelompok minoritas yang belum dipenuhi sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lainnya. Banyak daripada mereka tersingkirkan atau terpinggirkan karena alasan-alasan yang irasional.

Umat Kristen saat ini cenderung tersingkirkan dalam kancah perpolitikan yang bermuara kepada “pengusiran”. Kita dapat melihat di seluruh pelosok negeri Indonesia, umat Kristen menjadi warga kelas dua. Perda bernuansa Syariat Islam diterapkan dimana-mana, penutupan/pembakaran gereja bagi umat Kristen ataupun “penindasan” bagi kalangan Ahmadiyah. Politik tidak mampu menjadi pemimpin bagi kehidupan bernegara. Politik telah menjadi anarchy yang tak tahu aturan. Hendaknya negara ini mengutamakan law enforcement sebagai panglima daripada negara kita.

Akibat dari “pengusiran” tersebut, hampir semua warga Kristiani terlanjur apolitis. Sementara yang politis memilih politik sekedar sebagai teknik untuk berkuasa dan meraup keuntungan finansial secara serakah sekalipun membunuh teman, maupun lawan politik secara laten, maupun secara manifes. Karena kesenangan dunia, banyak warga Kristiani melihat politik sebagai kepentingan, bukan sebagai peran profetik. Politik pun akhirnya hanya melihat “apa yang akan saya peroleh atau siapa yang akan saya makan”.

Biarpun demikian, Partai Damai Sejahtera ( PDS ) selaku representatif dari pada kaum-kaum kristiani yang mana termasuk ke dalam golongan minoritas, tetap turut serta dalam kancah perpolitikan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Lebih dari itu, partai ini tidak hanya berusaha memperjuangkan umatnya saja, tetapi turut serta memperjuangkan masyarakat yang bebas beribadah, rukun, damai, dan sejahtera. Masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, tanpa diskriminasi. Dan juga memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara.

Sejak zaman Soekarno sampai dengan Yudhoyono, menurut dokumen Partai Damai Sejahtera, secara gamblang dipaparkan bahwa kehidupan umat Kristiani masih berada dalam circle of vicious. Sejalan dengan dikeluarkannya surat Keputusan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/mdnmag.1969 tentang pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Daerah Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh pemeluk-pemeluknya, maka kebebasan beribadah dan pendirian rumah ibadah terpasung. Tahun-tahun selanjutnya, bukan kemudahan yang diperoleh, justru kondisi yang semakin menjepit dirasakan di berbagai aspek seperti : semakin sulitnya kalangan minoritas memasuki PNS ( Pegawai Negeri Sipil ), sulit menduduki jabatan struktural tertentu ( padahal berkompeten ), semakin sulitnya mendirikan sarana pendidikan, hingga pengangkatan guru-guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri.

Di lain sisi, para pendiri partai ini juga merasa gelisah melihat perilaku bangsa ini yang dianggap telah mengalami kemerosotan moral. Di bidang moral, misalnya, tidak tampak lagi rasa malu untuk memperlihatkan harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Perbuatan korupsi malah sudah dipelintir dengan istilah “berbagi keuntungan”. Hukum di negeri ini dianggap sudah menjadi commercial transaction territory. Ketertiban dan keamanan tidak lagi diindahkan, semua bertindak semaunya. Masyarakat sudah jenuh, skeptic, dan pesimistis menghadapi kondisi bangsa sekarang.

Melihat kondisi bangsa yang semakin carut-marut , Partai Damai Sejahtra terpanggil untuk mengatasi permasalahan yang melanda bangsa dan negara ini. “Kita punya keyakinan bahwa bangsa ini bisa diselamatkan, dalam pengertian masih bisa dipulihkan menjadi bangsa yang besar asalkan ada orang-orang yang mau berkomitmen untuk melakukan sesuatu secara serius,” ungkap Denny Tewu, Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera.

Partai Damai Sejahtera memang merupakan sosok baru. Nyaris tidak terlihat satupun pengurus partai ini merupakan tokoh-tokoh politik yang selama ini berkiprah. Uniknya, partai ini menetapkan lima kriteria menjadi pengurus, antara lain : mampu secara ekonomi, punya keahlian, cinta dan takut akan Tuhan, tidak mau disuap, loyal dan dapat dipercaya, serta tidak merokok.

Walaupun Partai Damai Sejahtera atau Prosperous Peace Party tergolong baru dalam kancah perpolitikan, tapi tidak menutup kemungkinan partai ini akan memberikan warna dan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara ini.

 

BAB II

SEJARAH TERBENTUKNYA PARTAI DAMAI SEJAHTERA


Partai Damai Sejahtera didirikan setelah melalui serangkaian perenungan dan penelaahan atas berbagai peristiwa dan tragedi yang mengancam eksistensi manusia seperti peristiwa kerusuhan, pengrusakan, pembakaran gedung dan tempat ibadah, serta berbagai pelanggaran HAM, dimana umat Kristen menjadi sasaran orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak bermoral.

Keprihatinan inilah yang mengawali kegalauan sekaligus kepedulian oleh sekelompok anak muda yang tergabung dalam JALA (Jaringan Pelayanan Alumni) Universitas Sam Ratulangi di Jakarta dan JYF (Jakarta Youth Fellowship) juga di Jakarta yang biasa mengadakan persekutuan dan memiliki jadwal doa dan puasa setiap hari Rabu dan kemudian didukung oleh beberapa Wartawan Tabloid Jemaat Indonesia. Saat berbuka puasa mereka mendiskusikan berbagai hal tentang kondisi bangsa ini, mulai dari ekonomi, hukum, politik, agama, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Mereka mendapati realita bahwa wakil-wakil rakyat di badan legislatif bukan hanya tidak mampu mengekspresikan aspirasi rakyat yang diwakilinya, tetapi justru larut dalam konfigurasi politik yang terkesan tidak membela kepentingan-kepentingan kelompok yang lemah dan tertindas.Ujung dari pembicaraan itu adalah keprihatinan yang harus dicarikan solusinya.

Dengan mempelajari dan mendalami Firman Tuhan yang mereka yakini akan menjadi jawaban, dalam suatu diskusi sekitar Agustus 2001 mereka menyimpulkan, bahwa untuk memulihkan bangsa ini dibutuhkan suatu figur Kristiani yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dapat dipercaya, kapabel, berani dan dapat diterima secara umum, serta dapat memimpin suatu organisasi sosial politik yang berdasarkan kepada Kasih Kristus.

Aspirasi tersebut mereka gumulkan dalam doa, dan mereka mendapatkan satu figur yang mereka anggap tepat dengan aspirasi mereka, dialah Dr. Ruyandi Hutasoit. Dari hasil seleksi, Ruyandi diketahui sebagai sosok yang cukup terkenal di kalangan umat Kristiani, walau mereka tidak mengenal secara pribadi dengannya tapi mereka mengedepankan objektivitas.

Suatu hari mereka mengundang Ruyandi secara resmi datang ke tempat mereka disuatu “Café Rohani” untuk mendiskusikan aspirasi mereka. Akhirnya melalui suatu proses pergumulan yang cukup panjang selama beberapa minggu dan konfirmasi apakah ini kehendak Tuhan atau bukan, mereka bertekad dan merasa perlu mendirikan suatu partai dengan tekad moto:


“Turut Membangun Bangsa dengan Motto :


Damai Negeriku Sejahtera Bangsaku dan disemangati oleh Cinta akan Indonesia yang bersatu”.

Setelah melalui serangkaian diskusi dan tukar pikiran, ditetapkan kemudian nama DAMAI SEJAHTERA sebagai nama partai. Bukan tanpa alasan nama tersebut yang digunakan. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Damai berarti partai yang menghimpun orang-orang yang cinta damai, memperjuangkan agar seluruh rakyat merasakan kedamaian, sedangkan Sejahtera karena partai ini akan berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul, yaitu kemiskinan yang melilit rakyat Indonesia sekaligus melakukan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Pemilihan nama ini bukan semata menonjolkan unsur Kristianinya, tetapi untuk memberi kelegaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dari dulu merindukan adanya kedamaian, ketenangan, keadilan, kesejahteraan dst. di negara tercinta ini. Disepakati juga bahwa Doktrin PDS atau juga disebut “PILAR DASAR SUKSES PDS” adalah : 4 PILAR DAMAI SEJAHTERA, yaitu : 1. Damai dengan Tuhan; 2. Damai dengan Diri Sendiri; 3. Damai dengan Sesama, dan 4. Damai dengan Lingkungan/Alam.

Dengan moto Damai Negeriku Sejahtera Bangsaku, Partai Damai Sejahtera (PDS) akan berusaha dengan segala kemampuannya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal utama dalam (1) pembangunan nasional, (2) menjadi bangsa yang besar, yang dihormati kedaulatannya dan (3) disegani keberadaannya dalam konstelasi pergaulan dunia di Era Globalisasi.

 

BAB IV

PERSPEKTIF IDEOLOGI DAN PROGRAM PARTAI DAMAI SEJAHTERA

A. Asas

Partai Damai Sejahtera berasaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

 

B. Sifat

Partai Damai Sejahtera bersifat ke-Indonesiaan, Kebangsaan, Kerukunan dan Sosial Kemasyarakatan, tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik manapun namun dapat menjalin kerjasama dengan Partai, Organisasi Kemasyarakatan ataupun Lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

 

C. Fungsi

Partai Damai Sejahtera berfungsi menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi serta peduli terhadap semua hajat hidup bangsa Indonesia antara lain, namun tidak trbatas pada mengutamakan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

D. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil makmur, damai sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu).

E. Misi

1. Mempertahankan secara murni dan konsekuen, hakekat yang terkandung dalam kelima Sila atau Norma Dasar bernegara sebagai tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Urusan agama terpisah sepenuhnya dari urusan negara. Urusan agama menjadi urusan kelompok agama yang bersangkutan sendiri.

3. Setiap penduduk Indonesia harus bebas dari rasa ketakutan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya.

4. Setiap warga negara Indonesia harus dapat hidup layak dalam ukuran manusia beradab dan berbudaya, tidak hanya cukup sandang dan pangan, tetapi berdasarkan suatu kriteria kehidupan manusia yang layak meliputi sandang, pangan, papan, biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya rekreasi, tabungan untuk perumahan di hari tua dan tabungan untuk biaya di hari tua.

5. Setiap warga negara Indonesia bebas dari biaya pendidikan sampai dengan tamat Sekolah Menengah Umum.

6. Setiap warga negara Indonesia harus mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan untuk dirinya sendiri dan keluarga yang masih menjadi tanggung-jawabnya.

7. Setiap warga negara Indonesia yang termasuk ketegori terlantar karena tidak mempunyai sanak saudara dan tidak mendapatkan pekerjaan harus berada dibawah pemeliharaan negara secara beradab dan berperikemanusiaan.

8. Setiap orang dewasa yang belum mendapatkan pekerjaan diberi santunan oleh negara dalam jumlah yang layak untuk hidup sehari-hari sampai ia mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kehidupannya.

9. Semua sumber daya alam di darat, di hutan, di lautan dan di dalam perut bumi Indonesia harus dikelola secara terbuka dan se-efisien mungkin.

10. Korupsi harus dihapuskan dari bumi Indonesia.

11. Hukum harus ditegakkan di seluruh wilayah hukum negara Indonesia dan meliputi seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

12. Lembaga-lembaga Pemerintahan hanya boleh dipimpin dan dikelola oleh orang-orang warga negara Indonesia yang professional/kapabel, bermoral tinggi, memiliki dasar agama yang kuat (dikenal), menghargai pluralisme/perbedaan, berwawasan multikulturalisme, jujur dan mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan diri sendiri atau keluarganya/sukunya/agamanya/kelompoknya.

13. Pembangunan industri dilakukan bersamaan dengan pembangunan pertanian atau agroindustri.

 

BAB IV

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

 

Sebuah partai politik adalah sebuah organisasi ataupun kelompok yang terlibat secara keseluruhan dalam politik, dan tujuan utamanya adalah menjadi representatif ( secara formal ) dalam institusi-institusi pemerintah yang menjadi pembuat kebijakan-kebijakan / policy-making institutions of government.

Untuk orang-orang Amerika Serikat, sebuah partai politik tidak terlalu berarti banyak. Perbedaan ideologi diantara dua partai utama ( Republik dan Demokrat ) adalah tidak terlalu jelas perbedaannya atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Tetapi, di negara-negara lain perbedaan dari pada jumlah atau para pemilih adalah terlihat jelas. Misalnya di Inggris, ada partai Conservatives dan Laborites yang mana mengindikasikan perbedaan tipe pendukung.

Throughout the world, the organization of political parties, the goals they seek too accomplish, and the roles they play in the political process differ greatly. They reflect both the political traditions of a country and its existing social and economic conditions.2 Dari teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa tiap-tiap partai di Indonesia juga memiliki visi, misi ataupun cita-cita yang ingin dicapai. Mereka memiliki kepentingan dan aliran yang berbeda-beda (ada yang agamis ataupun nasionalis), serta mempunyai cara-cara yang berbeda pula dalam proses politiknya. Begitu pula dengan Partai Damai Sejahtera.

Sistem pemerintahan kita adalah sistem demokrasi. Penekanan pada sistem ini adalah pada persamaan, partisipasi rakyat dalam proses politik, dan memberikan fokus pada ide kebebasan dan persamaan. Perihal yang berkenaan dengan kesamaan dibela dalam tuntutan.3 Maka dari itu, Partai Damai Sejahtera selaku golongan yang sampai saat ini terpinggirkan harus mendapatkan persamaan hak, kebebasan, dan keadilan yang sama seperti dengan mayoritas.

Negara kita adalah negara hukum. Di dalam negara hukum terdapat sejumlah warga negara yang harus ikut serta dalam permusyawaratan negara ( ecclesia ). Emphasis daripada negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan bagi warganegarnya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negara yang baik.4 Demikian pula dengan hukum yang sebenarnya di mana peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga negaranya. Aristoteles juga menambahkan bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil sedang penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Hendaknya kita berkaca dan bertanya apakah kita pantas mengatakan diri sebagai negara hukum? Banyak elite-elite politik ataupun partai-partai politik lainnya memandang tokoh politik kristiani atau elite Kristen tidak lebih sebagai “penumpang”. Ironisnya, aspirasi dan kepentingan golongan minoritas, khususnya Kristen tidak tampak sama sekali tersalurkan. Lebih lagi, partai politik yang menyatakan diri sebagai partai kebangsaan atau nasionalis justru tidak memberikan reaksi yang diharapkan, baik berupa perjuangan dan usaha atas penekanan dan dikriminasi yang dialami minoritas. Kebanyakan dari mereka bungkam seribu bahasa, baik melalui lembaga politik masing-masing pun melalui lembaga legislatif meskipun mereka mayoritas.

Mau dikemanakan negara ini jika tak ada law-enforcement ? Apakah akan terjadi disiintegrasi ? Kita sudah banyak melihat gejala-gejala akan adanya disiintegrasi. Misalnya saja kasus Aceh, Republik Maluku Selatan, dan Papua Merdeka. Aspirasi mereka selalu terlupakan atau sengaja dilupakan? Oleh karena itu sistem kepartaian yang sebaik-baiknya adalah yang dapat menjamin dan menghargai hak-hak rakyat untuk ikut serta di dalam proses pembuatan keputusan ( decision making process ) pada tingkat ( level ) kenegaraan dengan jalan memilih wakil-wakilnya, secara bebas dan rahasia dan tercapainya tingkat stabilitas politik sebagai syarat mutlak bagi aktivitas bureaucratic-power untuk mencapai tujuan negara.5 Jika aspirasi dari kaum Kristiani ataupun golongan minoritas tak digubris dan hanya mementingkan golongan mayoritas, apa gunanya negara terbentuk ?

Politik harus diatur oleh hukum. Politik telah berbuat dan menciptakan anarchy and chaos. Dengan kata lain, selama ini politik masih tak tahu aturan. Prof. Sri Soemantri pernah mengatakan bahwa Hukum Ketatanegaraan Indonesia adalah kebanci-bancian. Mengapa ? Karena ada unsur Presidensiil tapi di lain sisi ada unsur Parlementer. Contoh kasusnya adalah jatuhnya Gus Dur di masa pemerintahannya. Hal ini merupakan produk daripada elite-elite politik yang sudah tak senang dengan Gus Dur dan dengan cara di luar hukum berhasil menjatuhkannya.

Political party, the agent in politics is the psyche and conscience.6 Sistem kepartaian di negara kita, sebagai suatu negara yang demokratis dan sedang memperjuangkan pembangunan ekonomi, harus mengandung tanggung jawab moral. Partai politik sebagai agen politik yang harus membawa atau menciptakan perubahan baiknya, ( bahkan mutlak ) mempunyai hati nurani.

Partai Damai Sejahtera ( PDS ) memang merupakan pendatang baru dan telah membuat kejutan dalam Pemilu 2004, karena berhasil meraih 13 kursi di DPR-RI. Selain itu, PDS meraih 52 kursi DPRD Provinsi, dan 329 kursi DPRD kabupaten/kota.

Pada Pemilu 2009 ini, PDS mematok target yang lebih baik dari 2004. Memang sangat sulit bagi partai ini untuk memperoleh suara yang besar apalagi partai ini beraliran agama yang mana bukanlah dianut oleh mayoritas penduduk. Ketentuan ambang batas perolehan kursi parlemen tercantum dalam Pasal 202 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Pasal itu menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi sekurang-kurangnya 2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Angka 2,5 persen tidaklah kecil mengingat jumlah partai yang ikut serta dalam pemilu adalah 44 partai.

Tetapi, dalam politik tidak ada yang pasti. Bisa saja Partai Damai Sejahtera mendapatkan suara yang lebih dari 2,5 suara. Selain itu, Partai ini telah menggaet artis Tamara Geraldine dan Ricky Jo sebagai salah satu usaha untuk menggaet suara yang lebih besar.

The third parties or religion parties realize the unlikehood of their gaining legislative control, and have different goals. Their main concern is to “send message” to the big parties.7 Partai Damai Sejahtera sebagai partai kecil sadar bahwa mereka sangatlah sulit untuk bisa meraih banyak kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, hal itu tidak menutup PDS untuk bisa berkontribusi. Partai ini dapat menjalin kerja sama dan mengaspirasikan / menyampaikan pesan-pesannya kepada partai – partai besar atau kepada mereka-mereka yang telah mendapatkan kursi di DPR.

 

1 Tim Litbang Kompas,Partai-Partai Politik Indonesia-Ideologi dan Program 2004-2009, bab pertama, hal. 3

2 Robert L. Cord, James A. Medeiros, Walter S. Jones, Michael G Roskin, Political Science An Introduction

( Second Edition ) Political Parties and Party Systems, bab 10, hal. 197

3 Bo Li, “Republicanism and Democracy”, Perspectives, Vol. 1, No. 2

4 Moh. Kusnardi, SH dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA, Ilmu Negara ( edisi revisi )-Pengertian Negara, bab 4, hal. 48

5 Moeljarto Tjokrowinoto, Beberapa Pokok Pikiran tentang Kepartaian di Indonesia, hal. 7

6 George Santayana, Dominations and Powers, Chapter 5, hal. 14

7 Robert L. Cord, James A. Medeiros, Walter S. Jones, Michael G Roskin, Political Science An Introduction

( Second Edition ) Broad Criteria for Party Categories, bab 10, hal. 209

Bibliografi

  • Bo Li, Republicanism and Democracy, (http : /www.oycf.org/perspectives/).
  • Cord, Medeiros, James, Jones and Roskin, Political Science An Introduction, Prentice-Hall Inc., New Jersey-United States of America, 1985.
  • Kusnardi, Moh. dan Saragih, Bintan, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1993.
  • Santayana, George, Dominations and Power, Constable & Company, London, 1951.
  • Tim Litbang Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia 2004-2009, Kompas, Jakarta, 2004.
  • Tjokrowinoto, Moeljarto, Beberapa Pokok Pikiran tentang Kepartaian di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1993

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s