Humanitarian Law-Distinction Principle

Harrison Papande Siregar

SOAL DISTINCTION PRICIPLE

Jelaskan dengan lengkap makna Distinction Principle dalam kaitannya dengan penduduk dengan status kombatan!

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Demikian, salah satu ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang dikenal dengan prinsip pembedaan. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.

Tujuan dari prinsip pembedaan ini diperuntukkan melindungi warga sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil juga berkaitan dengan identifikasi kombatan sebgai orang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran. Oleh karena itu, setiap kombatan yang telah melakukan serangan terhadap kombatan musuh atau objek-objek militer musuh tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Berbeda halnya pada situasi sengketa bersenjata noninternasional Hukum Humaniter Internasional tidak menetapkan konsep kombatan secara eksplisit. Dalam hal ini, Negara tidak ingin memberikan hak kepada warganya untuk bertempur melawan angkatan bersenjata pemerintah.

Sehubungan dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang melakukan suatu serangan tanpa membedakan dirinya dari orang sipil, dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Kombatan yang tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional, tetapi tertangkap oleh pihak Negara lawan, berhak diperlakukan sebagai tawanan perang , bukan sebagai criminal. Masih berkaitan dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang tertangkap oleh musuh ketika menjalankan kegiatan mata-mata tanpa seragam, tidak dapat mempertahankan haknya sebagai kombatan, di antaranya tidak berhak memperoleh status tawanan perang.

Namun,menurut KALSHOVEN dengan diterimanya Pasal 43 dan 44 protokol I – 1977 tampak adanya tendensi untuk memberikan kesempatan lebih besar/banyak kepada penduduk yang bukan anggota angkatan bersenjata yang ikut dalam permusuhan untuk dimasukkan golongan kombatan dan menjadi tawanan perang jika mereka jatuh dalam kekuasaan pihak lawan. Hal dikarenakan jika dalam kondisi tertentu mereka membawa senjata secara terbuka, maka akan mengubah status mereka menjadi “kombatan”

Distinction Principle pengaturannya ada dimana?

Hal-hal yang berkenaan dengan distinction principle / pembedaan diatur dalam Geneva convention 1, 2, 3 yaitu, artikel 13 dalam konvensi 1-2 dan artikel 4 dalam konvensi 3.

Jelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 43 Protokol tambahan I tahun 1977?

  • Angkatan Bersenjata dari pihak yang bertikai terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisasi, group dan (kesatuan) unit di bahwa komando yang bertangung jawab.
  • Anggota angkatan yang bersenjata dari pihak yang bertikai adalah kombatan, yaitu mereka berhak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan.
  • Pemberitahuan kepada pihak-pihak lain yang bertikai jika salah satu pihak yang bertikai memasukkan sebuah kesatuan (agency) dalam angkatan bersenjata mereka.

    Siapa saja yang termasuk Angkatan Perang dari suatu pihak dalam sengketa menurut Protokol tambahan I tahun 1977?

Pasal 43 protokol I 1977 mendeskripsikan pengertian angkatan perang (armed Forces) dari pihak sengketa. Menurut ayat 1, angkatan perang tersebut terdiri dari semua angkatan bersenjata yang terorganisasi, kelompok (group), dan kesatuan (units) yang terorganisasi, yang berada di bawah pimpinan/komando yang bertanggung jawab kepada pihak tersebut atas kelakuan dan tingkah laku anak buah mereka. Kemudian, pada ayat 2, “Anggota Angkatan Bersenjata dari pihak dalam konflik (selain personil kesehatan dan rohaniwan) adalah kombatan, artinya, mereka berhak secara langsung turut serta dalam permusuhan.

Ayat berikutnya memperluas keanggotaan angkatan bersenjata. Dalam ayat tersebut dinyakan bahwa apabila pihak bertikai memasukka (incorporate) dalam angkatan bersenjata mereka kesatuan para militer atau badan penegak hukum bersenjata, pihak tersebut harus memberitahukan hal tersebut pada pihak-pihak lain dalam konflik.

Apakah Angkatan Perang Amerika Serikat yang sedang bertugas di Jepang termasuk Kombatan pada saat Jepang dan Korea?

Jika Angkatan Perang Amerika Serikat merupakan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik (sesuai dengan Pasal 43 protokol I 1977)yaitu, Jepang, maka Angkatan Perang Amerika tsb. termasuk kedalam kategori kombatan. Angkatan Perang Amerika Serikat berhak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan terhadap korea.

Jelaskan Konvensi IV Konvensi Jenewa 1949 berlakunya untuk siapa?

Konvensi IV Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku untuk Perlindungan Orang-orang Sipil (non-kombatan) yang jatuh dalam kekuasaan musuh di Waktu Perang (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War).

Dalam pasal 4, orang-orang yang dilindungi adalah :

Art. 4. Persons protected by the Convention are those who, at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals.

Nationals of a State which is not bound by the Convention are not protected by it. Nationals of a neutral State who find themselves in the territory of a belligerent State, and nationals of a co-belligerent State, shall not be regarded as protected persons while the State of which they are nationals has normal diplomatic representation in the State in whose hands they are.

Jelaskan perlindungan dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I tahun 1977 untuk siapa dan apa saja perlindungan yang dijamin?

  • Penduduk sipil dan individu sipil harus mendapatkan perlindungan terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer.
  • Mereka tidak boleh dijadikan objek serangan.
  • Tindakan atau ancaman kekerasan yaitu menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil dilarang.
  • Serangan tanpa pandang bulu/sembarangan dilarang (Indiscriminate attacks are prohibited).
  • Serangan terhadap penduduk sipil atau warga sipil dengan cara pembalasan dilarang (Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited).
  • The Parties to the conflict shall not direct the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from attacks or to shield military operations.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s