Category Archives: HUKUM INTERNASIONAL

mdfamdkmsadlkasmdlksamlkdsaldlsakmlksamdsklmal

Humanitarian Law-Distinction Principle

Harrison Papande Siregar

SOAL DISTINCTION PRICIPLE

Jelaskan dengan lengkap makna Distinction Principle dalam kaitannya dengan penduduk dengan status kombatan!

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Demikian, salah satu ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang dikenal dengan prinsip pembedaan. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.

Tujuan dari prinsip pembedaan ini diperuntukkan melindungi warga sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil juga berkaitan dengan identifikasi kombatan sebgai orang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran. Oleh karena itu, setiap kombatan yang telah melakukan serangan terhadap kombatan musuh atau objek-objek militer musuh tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Berbeda halnya pada situasi sengketa bersenjata noninternasional Hukum Humaniter Internasional tidak menetapkan konsep kombatan secara eksplisit. Dalam hal ini, Negara tidak ingin memberikan hak kepada warganya untuk bertempur melawan angkatan bersenjata pemerintah.

Sehubungan dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang melakukan suatu serangan tanpa membedakan dirinya dari orang sipil, dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Kombatan yang tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional, tetapi tertangkap oleh pihak Negara lawan, berhak diperlakukan sebagai tawanan perang , bukan sebagai criminal. Masih berkaitan dengan prinsip pembedaan, seorang kombatan yang tertangkap oleh musuh ketika menjalankan kegiatan mata-mata tanpa seragam, tidak dapat mempertahankan haknya sebagai kombatan, di antaranya tidak berhak memperoleh status tawanan perang.

Namun,menurut KALSHOVEN dengan diterimanya Pasal 43 dan 44 protokol I – 1977 tampak adanya tendensi untuk memberikan kesempatan lebih besar/banyak kepada penduduk yang bukan anggota angkatan bersenjata yang ikut dalam permusuhan untuk dimasukkan golongan kombatan dan menjadi tawanan perang jika mereka jatuh dalam kekuasaan pihak lawan. Hal dikarenakan jika dalam kondisi tertentu mereka membawa senjata secara terbuka, maka akan mengubah status mereka menjadi “kombatan”

Distinction Principle pengaturannya ada dimana?

Hal-hal yang berkenaan dengan distinction principle / pembedaan diatur dalam Geneva convention 1, 2, 3 yaitu, artikel 13 dalam konvensi 1-2 dan artikel 4 dalam konvensi 3.

Jelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 43 Protokol tambahan I tahun 1977?

  • Angkatan Bersenjata dari pihak yang bertikai terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisasi, group dan (kesatuan) unit di bahwa komando yang bertangung jawab.
  • Anggota angkatan yang bersenjata dari pihak yang bertikai adalah kombatan, yaitu mereka berhak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan.
  • Pemberitahuan kepada pihak-pihak lain yang bertikai jika salah satu pihak yang bertikai memasukkan sebuah kesatuan (agency) dalam angkatan bersenjata mereka.

    Siapa saja yang termasuk Angkatan Perang dari suatu pihak dalam sengketa menurut Protokol tambahan I tahun 1977?

Pasal 43 protokol I 1977 mendeskripsikan pengertian angkatan perang (armed Forces) dari pihak sengketa. Menurut ayat 1, angkatan perang tersebut terdiri dari semua angkatan bersenjata yang terorganisasi, kelompok (group), dan kesatuan (units) yang terorganisasi, yang berada di bawah pimpinan/komando yang bertanggung jawab kepada pihak tersebut atas kelakuan dan tingkah laku anak buah mereka. Kemudian, pada ayat 2, “Anggota Angkatan Bersenjata dari pihak dalam konflik (selain personil kesehatan dan rohaniwan) adalah kombatan, artinya, mereka berhak secara langsung turut serta dalam permusuhan.

Ayat berikutnya memperluas keanggotaan angkatan bersenjata. Dalam ayat tersebut dinyakan bahwa apabila pihak bertikai memasukka (incorporate) dalam angkatan bersenjata mereka kesatuan para militer atau badan penegak hukum bersenjata, pihak tersebut harus memberitahukan hal tersebut pada pihak-pihak lain dalam konflik.

Apakah Angkatan Perang Amerika Serikat yang sedang bertugas di Jepang termasuk Kombatan pada saat Jepang dan Korea?

Jika Angkatan Perang Amerika Serikat merupakan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik (sesuai dengan Pasal 43 protokol I 1977)yaitu, Jepang, maka Angkatan Perang Amerika tsb. termasuk kedalam kategori kombatan. Angkatan Perang Amerika Serikat berhak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan terhadap korea.

Jelaskan Konvensi IV Konvensi Jenewa 1949 berlakunya untuk siapa?

Konvensi IV Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku untuk Perlindungan Orang-orang Sipil (non-kombatan) yang jatuh dalam kekuasaan musuh di Waktu Perang (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War).

Dalam pasal 4, orang-orang yang dilindungi adalah :

Art. 4. Persons protected by the Convention are those who, at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals.

Nationals of a State which is not bound by the Convention are not protected by it. Nationals of a neutral State who find themselves in the territory of a belligerent State, and nationals of a co-belligerent State, shall not be regarded as protected persons while the State of which they are nationals has normal diplomatic representation in the State in whose hands they are.

Jelaskan perlindungan dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I tahun 1977 untuk siapa dan apa saja perlindungan yang dijamin?

  • Penduduk sipil dan individu sipil harus mendapatkan perlindungan terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer.
  • Mereka tidak boleh dijadikan objek serangan.
  • Tindakan atau ancaman kekerasan yaitu menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil dilarang.
  • Serangan tanpa pandang bulu/sembarangan dilarang (Indiscriminate attacks are prohibited).
  • Serangan terhadap penduduk sipil atau warga sipil dengan cara pembalasan dilarang (Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited).
  • The Parties to the conflict shall not direct the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from attacks or to shield military operations.

HUKUM HUMANITER

TUGAS HUKUM HUMANITER

HARRISON PAPANDE SIREGAR

Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang berlaku dalam dua konflik bersenjata. Sebutkan!

Armed conflict atau konflik bersenjata yang diatur dalam International Humanitarian Law terdiri dari dua jenis yaitu, konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional memiliki perbedaan. Dalam Hukum Humaniter perbedaan tersebut ada pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam konflik bersenjata tersebut. Konflik bersenjata internasional dideskripsikan sebagai perang antara dua negara atau lebih yang mana telah ditetapkan di dalam Pasal 2 common article Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977.

Sedangkan sengketa bersenjata non-internasional merupakan perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara. Maka, jika negara berperang dengan kelompok pemberontak, kondisi seperti hal tersebut diasumsikan sebagai konflik bersenjata non-internasional walaupun perang tersebut terjadi sampai di luar wilayah teritorial negara tersebut. Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional ini diatur hanya berdasarkan pada satu pasal saja, yaitu Pasal 3 common article konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977.

 

Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 membuat hukum tentang konflik bersenjata. Apa dan jelaskan unsur-unsur/kriteria-kriteria yang harus dipatuhi!

Ketentuan Geneve Conventions art. 2 memuat konflik bersenjata internasional yaitu,

In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.

Paragraph pertama tersebut menyatakan bahwa Perang yang dilakukan dengan cara-cara yang sah, dalam hal ini perang yang didahului dengan pernyataan perang (declaration of war) maupun peperangan yang tidak dilakukan dengan cara-cara tersebut (declared/undeclared war), konvensi berlaku dalam setiap pertikaian senjata dan konvensi tetap berlaku meskipun salah satu pihak menyangkal akan adanya pertempuran/peperangan.

The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.

Paragraph kedua tersebut menjelaskan bahwa konvensi tersebut berlaku walaupun pasukan pendudukan tidak mengalami perlawanan dari rakyat setempat. Hal ini berbeda dengan konvensi 1929 yang ditentukan bahwa yang dapat dianggap sebagai sebagai tawanan perang adalah yang tertangkap dalam pertempuran.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof.

Kalimat kedua tersebut tak menggunakan kembali klausula si omnes.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan klausula Si Omnes tidak berlaku dalam penerapan Konvensi Jenewa 1949!

SiOmnes Clause adalah klausula yang ada pada konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 yang menyatakan bahwa konvensi tersebut akan berlaku jika dan hanya jika para pihak yang terlibat dalam pertikaian telah menjadi pihak pada konvensi yang bersangkutan. Apabila terdapat satu pihak yang belum menjadi pihak pada konvensi tersebut, maka konvensi tersebut tidak dapat diterapkan pada pertikaian itu. Antara lain terdapat dalam Pasal 3 Hague Convention III 1907, dan Pasal 2 Hague Convention IV 1907.

Klausula SiOmnes disinggung pada Geneve Conventions art. 2 paragraph ketiga pada kalimat kedua yaitu, Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof. Hal tersebut otomatis menyatakan telah meninggalkan klausul si omnes dan digantikan oleh klausul Erga Omnes (Justice for All).

Dalam hal apa saja konflik dapat disebut konflik internasional menurut protokol!

jenis-jenis konflik bersenjata yang diatur dalam Protokol Tambahan I yang merupakan jenis konflik yang baru (mengatur konflik bersenjata internasional) dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan (4) Protokol Tambahan I adalah :

Pasal 1. Prinsip-prinsip umum dan ruang lingkup penerapan

(3). Protokol ini, yang melengkapi Konvensi-konvensi Jenewa 1949, harus berlaku dalam situasi-situasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 common article Konvensi Jenewa;
(4). Situasi-situasi yang tercantum dalam ayat di atas termasuk konflik bersenjata di mana bangsa-bangsa melawan dominasi kolonial, atau pendudukan asing atau rejim rasialis dalam rangka melaksanakan hak menentukan nasib sendiri (right of self determination), sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional yang mengatur tentang Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam PBB.

Berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal 1 Protokol Tambahan I, maka telah jelaslah bahwa Protokol Tambahan I ini juga berlaku untuk situasi-situasi konflik bersenjata internasional sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 common article Konvensi Jenewa 1949; dengan kata lain, tiga jenis situasi peperangan yang disebutkan di awal tulisan ini merupakan situasi yang diatur oleh Protokol Tambahan I.

Sedangkan ketentuan ayat (4) Pasal 1 Protokol Tambahan I merupakan ketentuan yang mencantumkan adanya jenis-jenis konflik bersenjata internasional yang baru, yang disebut dengan penjajahan (colonial domination), pendudukan asing (alien occupation), rejim rasialis (racist regime).

Okupasi asing pasukan negara B di negara musuh termasuk konflik bersenjata apa dan beritahu dasar hukumnya!

Termasuk ke dalam konflik bersenjata internasional dan dasar hukumya ada pada Pasal 2 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 alinea kedua yang menjelaskan keadaan di mana telah terjadi pendudukan militer. Pendudukan militer adalah suatu tindakan militer di mana pasukan asing telah berhasil menduduki dan menguasai wilayah musuh secara de facto, atau mendirikan markas di wilayah musuhnya.