HUKUM HUMANITER

TUGAS HUKUM HUMANITER

HARRISON PAPANDE SIREGAR

Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang berlaku dalam dua konflik bersenjata. Sebutkan!

Armed conflict atau konflik bersenjata yang diatur dalam International Humanitarian Law terdiri dari dua jenis yaitu, konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional memiliki perbedaan. Dalam Hukum Humaniter perbedaan tersebut ada pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam konflik bersenjata tersebut. Konflik bersenjata internasional dideskripsikan sebagai perang antara dua negara atau lebih yang mana telah ditetapkan di dalam Pasal 2 common article Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977.

Sedangkan sengketa bersenjata non-internasional merupakan perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara. Maka, jika negara berperang dengan kelompok pemberontak, kondisi seperti hal tersebut diasumsikan sebagai konflik bersenjata non-internasional walaupun perang tersebut terjadi sampai di luar wilayah teritorial negara tersebut. Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional ini diatur hanya berdasarkan pada satu pasal saja, yaitu Pasal 3 common article konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977.

 

Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 membuat hukum tentang konflik bersenjata. Apa dan jelaskan unsur-unsur/kriteria-kriteria yang harus dipatuhi!

Ketentuan Geneve Conventions art. 2 memuat konflik bersenjata internasional yaitu,

In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.

Paragraph pertama tersebut menyatakan bahwa Perang yang dilakukan dengan cara-cara yang sah, dalam hal ini perang yang didahului dengan pernyataan perang (declaration of war) maupun peperangan yang tidak dilakukan dengan cara-cara tersebut (declared/undeclared war), konvensi berlaku dalam setiap pertikaian senjata dan konvensi tetap berlaku meskipun salah satu pihak menyangkal akan adanya pertempuran/peperangan.

The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.

Paragraph kedua tersebut menjelaskan bahwa konvensi tersebut berlaku walaupun pasukan pendudukan tidak mengalami perlawanan dari rakyat setempat. Hal ini berbeda dengan konvensi 1929 yang ditentukan bahwa yang dapat dianggap sebagai sebagai tawanan perang adalah yang tertangkap dalam pertempuran.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof.

Kalimat kedua tersebut tak menggunakan kembali klausula si omnes.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan klausula Si Omnes tidak berlaku dalam penerapan Konvensi Jenewa 1949!

SiOmnes Clause adalah klausula yang ada pada konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 yang menyatakan bahwa konvensi tersebut akan berlaku jika dan hanya jika para pihak yang terlibat dalam pertikaian telah menjadi pihak pada konvensi yang bersangkutan. Apabila terdapat satu pihak yang belum menjadi pihak pada konvensi tersebut, maka konvensi tersebut tidak dapat diterapkan pada pertikaian itu. Antara lain terdapat dalam Pasal 3 Hague Convention III 1907, dan Pasal 2 Hague Convention IV 1907.

Klausula SiOmnes disinggung pada Geneve Conventions art. 2 paragraph ketiga pada kalimat kedua yaitu, Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof. Hal tersebut otomatis menyatakan telah meninggalkan klausul si omnes dan digantikan oleh klausul Erga Omnes (Justice for All).

Dalam hal apa saja konflik dapat disebut konflik internasional menurut protokol!

jenis-jenis konflik bersenjata yang diatur dalam Protokol Tambahan I yang merupakan jenis konflik yang baru (mengatur konflik bersenjata internasional) dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan (4) Protokol Tambahan I adalah :

Pasal 1. Prinsip-prinsip umum dan ruang lingkup penerapan

(3). Protokol ini, yang melengkapi Konvensi-konvensi Jenewa 1949, harus berlaku dalam situasi-situasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 common article Konvensi Jenewa;
(4). Situasi-situasi yang tercantum dalam ayat di atas termasuk konflik bersenjata di mana bangsa-bangsa melawan dominasi kolonial, atau pendudukan asing atau rejim rasialis dalam rangka melaksanakan hak menentukan nasib sendiri (right of self determination), sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional yang mengatur tentang Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam PBB.

Berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal 1 Protokol Tambahan I, maka telah jelaslah bahwa Protokol Tambahan I ini juga berlaku untuk situasi-situasi konflik bersenjata internasional sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 common article Konvensi Jenewa 1949; dengan kata lain, tiga jenis situasi peperangan yang disebutkan di awal tulisan ini merupakan situasi yang diatur oleh Protokol Tambahan I.

Sedangkan ketentuan ayat (4) Pasal 1 Protokol Tambahan I merupakan ketentuan yang mencantumkan adanya jenis-jenis konflik bersenjata internasional yang baru, yang disebut dengan penjajahan (colonial domination), pendudukan asing (alien occupation), rejim rasialis (racist regime).

Okupasi asing pasukan negara B di negara musuh termasuk konflik bersenjata apa dan beritahu dasar hukumnya!

Termasuk ke dalam konflik bersenjata internasional dan dasar hukumya ada pada Pasal 2 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 alinea kedua yang menjelaskan keadaan di mana telah terjadi pendudukan militer. Pendudukan militer adalah suatu tindakan militer di mana pasukan asing telah berhasil menduduki dan menguasai wilayah musuh secara de facto, atau mendirikan markas di wilayah musuhnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s